Sesi 1

Standar Kompetensi
KD 2. Menganalisis budaya demokrasi menuju masyarakat madani

2.1 Mendeskripsikan pengertian dan prinsip-prinsip budaya demokrasi

A. Pengertian dan Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasi
1. Pengertian Demokrasi
Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yang secara etiomologis berasal dari kata demos yang berarti rakyat, dan kratos yang berarti pemerintahan. Jadi, arti kata demokrasi adalah pemerintahan rakyat atau pemerintahan yang kedaulatannya berada di tangan rakyat. Pembatasan pengertian atau konsep demokrasi merupakan hal penting agar dapat dibedakan dengan sistem non demokrasi.

Demokrasi merupakan pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat yang dijelmakan ke dalam suatu lembaga. Lembaga tersebut terdiri atas orang-orang yang dipilih dan untuk mewakili kepentingan rakyat. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (goverment of the people, by the people, for the people).

Dalam paham demokrasi kuno, istilah rakyat dmaksudkan sebagai segolongan penduduk negara yang tergolong orang-orang merdeka. Adapun mereka yang dianggap budak dipandang tidak memiliki hak apapun, mereka dianggap sebagai benda mati. Dengan demikian, demokrasi merupakan menurut paham kuno bentuk pemerintahan yang kekuasaannya terletak di tangan sekelompok orang yang dipandang penting bagi masyarakat. Paham demokrasi kuno ini diterapkan pada masa Yunani Kuno.

Kata demokrasi telah mengalami perkembangan, hal ini terbukti bahwa rakyat (demos) menurut paham demokrasi kuno sudah tidak sesuai lagi dengan rakyat menurut paham demokrasi modern. Dalam paham modern, demokrasi mempunyai ciri utama, yaitu mengakui pendapat rakyat dalam pemerintahan melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam lembaga perwakilan. Maksud dan tujuan sejati demokrasi dikemukakan oleh Pericles sebagai realisasi kemerdekaan dan persamaan martabat yang prinsipil dari warga negara. Setiap orang diberi kesempatan untuk menjalani hidup sesuai dengan kemauannya sendiri tapi patuh pada hukum yang berlaku.

Berikut ini video dari Democracy Video Challenge 2009 winning video. More at http://www.lukfilms.pl

Sedikit bisa memberikan penjelasan apa arti demokasi itu.

B. Prinsip-Prinsip Budaya Demokrasi

Negara demokrasi adalah negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Dalam masyarakat totaliter, segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemerintahan ditentukan oleh satu orang penguasa tunggal yang bisa melahirkan kesewenang-wenangan.
Dalam masyarakat demokratis (Pancasila), kebijakan pemerintahan ditentukan secara bersama-sama oleh rakyat, kekuasaan dibagi sedemikian rupa menurut sistem pembagian kekuasaan dan hak-hak rakyat dilindungi dan dijamin pelaksanaannya.

Ada sembilan prinsip-prinsip budaya demokrasi yang kita kenal yaitu sebagai berikut :

a. Pemerintahan yang Terbuka dan Bertanggung Jawab
Pemerintahan terbuka adalah pemerintahan yang bersedia menyebarluaskan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat luas. Berbagai rencana, kebijakan dan program pembangunan harus diberitahukan kepada masyarakat.
Pemberitahuan berguna agar masyarakat mengetahui sehingga turut berpartisipasi dalam penyelenggaraan negara. Selain itu, keterbukaan menjadikan rakyat turut mengawasi jalannya pemerintahan. Keterbukaan juga merupakan pertanda bahwa pemerintah bersedia dan berani bertanggung jawab.
Akibat pemerintahan yang tidak transparan antara lain dapat dilihat di video ini tentang perusahaan Freeport.

b. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang representatif
DPR merupakan pelembagaan dari demokrasi tidak langsung. Karena semua rakyat tidak mungkin menjalankan kedaulatan maka dilakukan melalui perwakilan rakyat yang duduk dalam DPR. DPR merupakan tugas membentuk peraturan perundang-undangan, mengawasi jalannya pemerintahan, menetapkan anggaran dan melaksanakan tugas perwalian.
Dalam melaksanakan tugas perwalian DPR harus bertindak secara representatif, artinya benar-benar mewakili rakyat yang memilihnya. Semua yang menjadi kehendak dan aspirasi DPR pada dasarnya adalah kehendak dan aspirasi rakyat yang harus dijalankan.

c. Peradilan yang bebas dan merdeka
Peradilan merupakan lembaga yang menegakkan hukum. Negara demokrasi adalah negara hukum, yaitu adanya supremasi hukum dalam segala bidang. Hukum harus ditegakkan dan wajib ditaati oleh semua warga negara. Badan kehakiman atau peradilan ini juga tidak boleh memihak kepada salah satu pihak yang sedang bersengketa.

d. Pers yang bebas
Lembaga pers merupakan cerminan adanya kebebasan para warga negara, dapat menciptakan iklim keterbukaan, sarana pendidikan, dan media partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan negara. Pers yang bebas dapat turut serta mengawasi jalannya pemerintahan, memberikan masukan atau kritik, dan penilaian terhadap kebijakan yang dinilainya. Pemerintah menjadi berhati-hati dalam bertindak dengan adanya pers yang kritis.

e. Prinsip negara hukum
Prinsip negara hukum adalah salah satu ciri negara demokrasi

f. Sistem dwipartai/multipartai
Sistem dwipartai adalah adanya dua partai besar yang saling berkompetisi. Partai yang menang kemudian menjadi pemerintahan, partai yang kalah menjadi partai oposisi. Sedangkan sistem multi partai diikuti oleh banyak partai untuk memenangkan kompetisi politik.

g. Pemilu yang demokratis
Pemilu merupakan lembaga demokratis. Agar negara benar-benar menjadi negara demokrasi pemilu harus benar-benar dilakukan dengan cara demokratis. Ciri – ciri pemilu demokratis adalah sebagai berikut klik disini.

h. Prinsip mayoritas
Prinsip mayoritas adalah pengambilan keputusan oleh badan perwakilan rakyat yang dilakukan secara kompromi, kesepakatan dan musyawarah. Dalam demokrasi suara mayoritas mempunyai kesempatan besar dapat memimpin jalannya pemerintahan. Pemerintah mayoritas (rule of majority) adalah pemerintahan demokrasi, yang pemerintahannya mendapat dukungan dari mayoritas rakyat.

i. Jaminan akan hak-hak dasar dan hak-hak minoritas
Hak-hak dasar negara seharusnya dijamin sepenuhnya dalam konstitusi negara. Hak-hak dasar itu ialah :
1.) hak asasi manusia
2.) hak menyatakan pendapat, berkumpul, berserikat, dan kebebasan, dan
3.) hak mendapatkan informasi alternatif.
Selain jaminan hak dasar warga negara, juga harus ada pengakuan dan penghargaan sepenuhnya terhadap kelompok minoritas. Demokrasi memang berprinsip mayoritas, tetapi harus mengetahui hak politik.Demokrasi bisa berjalan dengan baik bila kelompok mayoritas mengakui hak-hak minoritas.

Prinsip-prinsip demokrasi yang lain dapat kalian klik disini

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: