Sesi 3

2.3 Menganalisis pelaksanaan demokrasi di Indonesia sejak orde lama, orde baru, dan reformasi

Dasar demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat seperti yang tercantum dalam pokok pikiran ketiga pembukaan UUD 1945. Dasar demokrasi Indonesia adalah kedaulatan rakyat seperti yang tercantum dalam pokok pikiran ketiga pembukaan UUD 1945 ” Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasar kerakyatan, permusyawaratan/perwakilan”. Pelaksanaannya di dasarkan pada UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD”.
Dalam sejarahnya, pengertian dan pelaksanaan demokrasi terus mengalami perkembangan. Demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila merupakan bentuk-bentuk demokrasi yang pernah dijalankan di Indonesia. Sedangkan pada era reformasi saat ini bangsa Indonesia sedang mencoba membuat sistem demokrasi yang lebih baik dari sebelumnya.

1. Demokrasi Liberal

Pada tanggal 14 November 1945, pemerintah RI mengeluarkan maklumat yang berisi perubahan sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem parlementer dengan demokrasi liberal, kekuasaan ditujukan untuk kepentingan individu atau golongan. Dengan sistem kabinet parlementer, menteri-menteri bertanggung jawab kepada DPR. Kebijakan pemerintah harus disesuaikan dengan keinginan mayoritas DPR, sebab kalau tidak sesuai dengan kabinet dapat dijatuhkan oleh DPR melalui mosi tidak percaya. Selain itu, karena kemerdekaan mengeluarkan pendapat ditafsirkan sebagai sebagai sikap sebebas-bebasnya, kritik yang selalu dilancarkan kaum oposisi bukan membangun melainkan menyerang pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah tidak pernah stabil.

Keluarnya Maklumat Pemerintah 3 November 1945 memberi peluang yang seluas-luasnya terhadap warga negara untuk berserikat dan berkumpul, sehingga dalam waktu singkat bermunculan partai-partai politik bagai jamur di musim penghujan.
Keanggotaan badan konstituante yang dipilih dalam pemilu 1955, membagi aspirasi politik dalam dua kelompok, yakni golongan nasionalis dan golongan agama. Terjadi konflik akibat perbedaan prinsip yang sangat berbeda, yakni golongan agama ingin agar dicantumkannya rumusan Piagam Jakarta dalam amandemen, sedangkan golongan nasionalis menerima tanpa adanya amandemen UUD. Untuk menyelamatkan negara, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2. Demokrasi pada Masa Orde Lama

Seperti yang telah dikemukakan dengan keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menyatakan bahwa berlakunya kembali 1945, maka sistem parlementer berakhir, dan kemudian kembali ke sistem presidensial sesuai dengan UUD yang berlaku.
Ciri-ciri pemerintahan pada masa Orde Lama adalah :
a. peran dominan presiden
b. terbatasnya partai politik
c. berkembangnya pengaruh komunis
d. meluasnya peran ABRI sebagai unsur sosial politik.

Dasar hukum pelaksanaan demokrasi terpimpin ditetapkan dalam Sidang Umum ke-3 MPRS tahun 1965, dengan Ketetapan MPRS No. VIII/MPRS/1965.

Dalam pelaksanaan demokrasi terpimpin antara lain klik disini.

3. Demokrasi pada Masa Orde Baru

Pada awal orde baru dalam rangka usaha untuk meluruskan penyelewengan pada masa demokrasi terpimpin dilakukan tindakan antara lain :
a. Ketetapan MPRS No. III/MPRS/1963 yang menetapkan masa jabatan seumur hidup untuk Ir. Soekarno telah dibatalkan dan masa jabatan presiden kembali menjadi lima tahun.
b. Ketetapan MPRS No. XIX/MPRS/1966 telah menetapkan tinjauan kembali produk-produk legislatif dari demokrasi terpimpin dan atas dasar itu Undang-Undang No. 19 tahun 1964 telah diganti dengan suatu undang-undang baru, yaitu Undang-Undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
c. DPR-GR diberi hak kontrol disamping ia tetap mempunyai fungsi untuk membantu pemerintah.

Demokrasi pada masa orde baru lebih dikenal dengan demokrasi Pancasila yang bersumber pada keperibadian bangsa dan falsafah bangsa Indonesia yang perwujudannya tertuang dalam pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan UUD 1945.
Demokrasi Pancasila memberi kebebasan pada setiap individu yang didasarkan atas tanggung jawab sosial dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan karena mengutamakan kepentingan umum.

Pemusatan kekuasaan politik pada masa orde baru telah mengakibatkan lembaga-lembaga seperti DPR, DPRD, dan lembaga-lembaga tertinggi negara (MPR), media massa, organisasi sosial politik tidak mampu menjalankan fungsi kontrol sebagaimana mestinya. Merebaknya KKN secara besar-besaran dari segi sosiologis juga merupakan menurunnya rasa harga diri sebagai bangsa, kurangnya kesadaran kewajiban untuk meningkatkan peradaban bangsa, juga ketidaktaatan hukum.

Krisis kepercayaan politik memaksa Soeharto Presiden untuk turun dari jabatannya pada 21 Mei 1998 dengan melimpahkan wewenangnya kepada wakil presiden sebagai presiden baru yaitu BJ. Habibie.

4. Demokrasi pada Masa Orde Reformasi

Pemberdayaan lembaga negara diawali dengan pemisahan pimpinan MPR dengan DPR. Selanjutnya untuk mencegah terjadinya kembali penyalahgunaan kekuasaan preseiden, sejak awal sampai akhir jabatan MPR mengadakan sidang tahunan dengan agenda utama menanggapi laporan presiden mengenai perkembangan bangsa dan negara termasuk pelaksanaan GBHN.

Perwujudannya demokrasi pada era reformasi, antara lain :
a. pembentukan partai politik dan organisasi lainnya (UU No. 2 tahun 1999 tentang partai politik, telah diperbarui kembali dengan UU No. 31 tahun 2002 tentang Partai Politik )
b. kebebasan pers (UU No. 40/1998)

Ciri-ciri utama pemerintahan demokrasi pada masa reformasi, yaitu :
a. adanya partai politik yang independen, tidak dipengaruhi kekuasaan birokrat militer dan mempunyai dukungan luas dari masyarakat.
b. adanya konsensus atau persetujuan umum mengenai aturan main politik menyangkut pengambilan keputusan dan nilai-nilai ekonomi, sosial dan budaya.
c. adanya pemberdayaan masyarakat sipil melalui penyampaian informasi secara transparan sehingga bisa mengambil sikap terhadap permasalahan politik negara.
d. adanya penguatan lembaga-lembaga perwakilan rakyat sehingga dapat melaksanakan fungsi kontrol dengan baik.

Ada makalah yang cukup membantu bagi kalian yang ingin mengetahui pelaksanaan demokrasi di Indonesia . Check this out

2 Responses so far »

  1. 1

    Sopian said,

    makcih ats ilmu nya mudah”an membantu bgi sya dan orng lain,
    amin


Comment RSS · TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: